Tindak Lanjut Komnas HAM dan Kompolnas Terkait Bentrokan Aparat-AMAD di Kapuas Diminta oleh PPM Kalsel

Sebagai Ketua Pengurus Daerah Pemuda Panca Marga Kalimantan Selatan (PD PPM Kalsel), Arianto telah menyerukan kepada Komnas HAM dan Kompolnas untuk merespon konflik berdarah antara pasukan Polisi Resor (Polres) Kapuas, Kalimantan Tengah dan Aliansi Masyarakat Adat Dayak (AMAD). Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Hauling PT ABB Kapuas pada Selasa sore, 3 Maret 2026.

Topik Kontroversial

Arianto mengungkapkan penyesalannya tentang bentrokan tersebut, yang terjadi antara aparat Polres Kapuas dan massa AMAD. Ia mengutarakan hal ini saat berada di Banjarmasin, pada hari Minggu, 8 Maret 2026. “Peristiwa seperti ini seharusnya bisa dihindari dan dicari solusinya, bukan melalui jalur kekerasan,” ujar Arianto.

Sejarah Bentrokan

Arianto menambahkan bahwa kejadian serupa bukanlah hal baru. Bentrokan antara aparat kepolisian dan AMAD di Kalimantan Tengah telah terjadi sebelumnya. “Ini bukanlah bentrokan pertama, dan sangat disayangkan jika ini harus terulang lagi,” kata Arianto.

Profesionalisme Kepolisian

Arianto menegaskan bahwa kepolisian harus lebih profesional dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Mereka tidak boleh terjebak dalam siklus konflik berulang dengan sipil. “Sebagai aparat penegak hukum, mereka harus mampu mengendalikan situasi dan mencegah bentrokan berdarah seperti ini,” tegas Arianto.

Kolaborasi dan Diskusi

Menurut Arianto, penyelesaian masalah ini membutuhkan diskusi yang matang dan melibatkan banyak pihak. Perusahaan, DPRD, dan pemerintah daerah setempat harus duduk bersama dan mencari solusi yang adil dan bijaksana. “Semua pihak harus berkontribusi dalam mencari solusi yang terbaik,” ujar Arianto.

Harapan Masyarakat Terhadap Polri

Arianto menekankan bahwa masyarakat masih berharap Polri bisa melakukan reformasi. Mereka ingin Polri menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. “Masyarakat masih peduli dan berharap Polri bisa berbenah,” tegas Arianto.

Peran DPRD dan Pemerintah Daerah

Arianto berharap DPRD dan pemerintah daerah setempat bisa memainkan peran mereka dalam menengahi konflik ini. “Mereka adalah wakil rakyat dan harus bisa membantu menyelesaikan masalah ini,” kata Arianto.

Permintaan untuk Penyelesaian Cepat

Arianto berharap masalah ini tidak berlarut-larut dan bisa segera diselesaikan. “Kita tidak ingin ada lagi bentrokan seperti ini di masa depan,” pinta Arianto.

Sebagai penutup, Arianto, yang juga merupakan anak dari Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan penyandang Bintang Gerilya, berharap permasalahan ini bisa segera diselesaikan dan tidak terulang lagi di masa depan.