Akses Panyabungan–Natal Terhambat Total, GRIB Soroti Pembiaran Sistematis Pemprov Sumut
Hujan lebat yang melanda Kabupaten Mandailing Natal (Madina) pada Selasa, 21 April 2026, mengakibatkan longsor parah di Bulu Soma, Kecamatan Batang Natal. Dampaknya, jalur vital Panyabungan–Natal terputus total, menghentikan aktivitas ekonomi serta akses layanan dasar bagi masyarakat di kawasan pesisir barat. Situasi ini kembali menyingkap kelemahan dalam pengelolaan infrastruktur oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), yang dinilai tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap masalah ini.
Tanggapan Generasi Muda Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB)
Menanggapi insiden yang berulang ini, Generasi Muda Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kabupaten Madina menyatakan kritik tajam terhadap Pemprov Sumut. Mereka berpendapat bahwa pemerintah seolah mengabaikan kepentingan dan penderitaan warga yang terdampak.
Alfin Sahani, Sekretaris GM GRIB Jaya Madina, menegaskan bahwa bencana ini bukan hanya akibat faktor alam semata. Ia melihatnya sebagai indikasi jelas dari kegagalan pemerintah dalam mengelola infrastruktur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat.
Pernyataan Alfin Sahani
“Setiap tahun, setiap kali hujan deras, kami selalu menghadapi masalah yang sama. Ini bukanlah kejadian baru, melainkan sebuah kegagalan yang terus dipelihara. Ketika pemerintah menyadari bahwa ini adalah titik rawan tetapi tidak mengambil langkah pencegahan yang serius, maka ini bukan sekadar kelalaian, tetapi sebuah pembiaran yang sistematis,” ungkap Alfin dalam keterangan persnya.
Dampak Terhadap Masyarakat dan Sektor Ekonomi
Kelumpuhan jalur ini berdampak luas pada berbagai sektor, terutama logistik. Distribusi barang-barang pokok menjadi terhambat, yang berpotensi menyebabkan lonjakan harga di pasar. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat pesisir juga terputus, menambah kesulitan yang dihadapi mereka.
“Warga terpaksa terisolasi tanpa kepastian kapan jalur ini akan dibersihkan,” tambahnya.
Minimnya Respons Terhadap Situasi Darurat
Alfin juga menyoroti kurangnya respons cepat dari pihak berwenang dalam penanganan situasi darurat ini. Ia mencatat bahwa keberadaan alat berat yang memadai serta rencana penanganan jangka panjang dari Pemprov Sumut sangat minim, jika tidak bisa dibilang nihil.
Ketimpangan Pembangunan dan Perhatian Pemerintah
GRIB Jaya Madina menilai ada ketimpangan yang mencolok dalam perhatian pemerintah terhadap pembangunan daerah. Jalur Panyabungan–Natal seolah tidak menjadi prioritas dalam agenda pembangunan provinsi, sehingga kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang layak semakin terabaikan.
“Masyarakat tidak hanya butuh janji atau narasi tentang pembangunan. Mereka butuh jalan yang dapat dilalui. Ketika jalur utama ini lumpuh berulang kali tanpa ada solusi, jelas menunjukkan bahwa ada wilayah yang tidak dianggap penting,” tegas Alfin.
Permintaan Tindakan dari Pemprov Sumut
Pihaknya mendesak Pemprov Sumut untuk segera menyiagakan alat berat secara permanen di titik-titik rawan longsor selama musim penghujan. Mereka juga meminta agar dilakukan kajian teknis strategis untuk memperbaiki struktur tebing di Bulu Soma agar longsor tidak terjadi lagi dan untuk memastikan konektivitas sebagai hak dasar masyarakat sesuai amanat konstitusi.
Kondisi Terkini Jalan Panyabungan–Natal
Camat Batang Natal, Wahyu Siregar, mengonfirmasi bahwa jalur umum antara Desa Bulu Soma dan Sopo Tinjak saat ini masih lumpuh total. Sebuah truk fuso terjebak di tengah jalan, dan pihaknya masih menunggu kedatangan alat berat dari UPT PUPR Kotanopan Provinsi Sumatera Utara untuk menangani situasi tersebut.
“Jalan ini tertutup total akibat truk yang terjebak karena muatan lebih dari 30 ton. Akibat hujan deras yang terus menerus, jalan tersebut amblas dan tidak dapat dilalui,” jelasnya.
Pernyataan Anggota DPRD Sumut
Sebagai informasi tambahan, Anggota DPRD Sumut H. Aswin Parinduri baru-baru ini mengungkapkan bahwa Pemprov Sumut telah menganggarkan perbaikan sejumlah infrastruktur di wilayah Pantai Barat sebesar lebih dari Rp 50 miliar untuk tahun 2026.
“Alhamdulillah, dana sudah dianggarkan untuk beberapa paket dalam penanganan pasca bencana, dengan anggaran sekitar 50 miliar. Kami berharap ini dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur di wilayah ini,” tuturnya menanggapi pertanyaan masyarakat.
