Kukar Laksanakan Sensus Ekonomi 2026 dengan 586 Petugas Petakan Potensi Usaha dan UMKM
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meluncurkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, pada Kamis, 11 Juni 2026. Inisiatif yang diprakarsai oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini merupakan langkah penting dalam memperkuat basis data ekonomi daerah, serta mendukung perencanaan pembangunan di tingkat nasional.
Pentingnya Data dalam Pembangunan Ekonomi
Pencanangan sensus ini ditandai dengan sambutan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, yang menekankan bahwa data adalah fondasi utama untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan. Menurutnya, pelaksanaan sensus bukan hanya sekadar rutinitas yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh kegiatan ekonomi masyarakat terdata dengan lengkap dan akurat.
Aulia menambahkan, “Pembangunan ekonomi yang kokoh harus dimulai dari data yang benar, lengkap, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Data menjadi elemen penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.”
Proses Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026
Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang diadakan setiap satu dekade oleh BPS. Melalui program ini, pemerintah akan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang struktur, karakteristik, persebaran, dan perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
Di Kutai Kartanegara, proses pendataan akan berlangsung selama tiga bulan, dari bulan Juni hingga Agustus 2026. Sebanyak 586 petugas lapangan telah disiapkan untuk menjangkau berbagai unit usaha dan pelaku ekonomi yang tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah tersebut.
Ruang Lingkup Pendataan
Pendataan yang dilakukan akan mencakup beragam jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, hingga menengah (UMKM), serta perusahaan berskala besar. Informasi yang akan dikumpulkan meliputi:
- Jumlah dan jenis usaha
- Tenaga kerja yang terlibat
- Skala usaha
- Persebaran sektor ekonomi
- Karakteristik usaha lainnya
Manfaat Data bagi Kebijakan Pembangunan
Aulia menjelaskan bahwa data yang dihasilkan dari sensus ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang berkembang, wilayah yang membutuhkan dukungan infrastruktur, serta kelompok usaha yang memerlukan pembinaan dan akses pembiayaan.
“Dengan data yang valid, pemerintah dapat mengetahui sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan, sektor yang memerlukan perhatian lebih, serta wilayah yang membutuhkan dukungan infrastruktur, dan kelompok usaha yang perlu dibina serta diberikan akses pembiayaan,” ungkapnya.
Partisipasi Masyarakat dalam Sensus
Bupati Kukar juga mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas. Partisipasi aktif dari masyarakat dianggap sangat penting untuk menghasilkan data yang berkualitas, yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan.
“Kami berharap masyarakat bisa berperan aktif dalam memberikan data yang benar. Ini penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipakai dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik,” kata Aulia.
Membangun Daya Saing Ekonomi Daerah
Dengan tersedianya data ekonomi yang akurat, pemerintah diharapkan dapat merancang program-program pembangunan yang lebih efektif. Ini juga diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi daerah, terutama di tengah berbagai tantangan dan peluang pertumbuhan yang ada di masa mendatang.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, diharapkan dapat tercipta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas data dan informasi ekonomi. Data yang tepat akan menjadi acuan dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi lokal.
Sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk menjalankan Sensus Ekonomi 2026 dengan sebaik-baiknya. Dengan kerja sama semua pihak, diharapkan hasil dari sensus ini dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi daerah. (*)
